Pemerintah Amerika Serikat (AS) melarang impor produk robot humanoid, robot anjing, serta inverter daya baru dengan alasan berisiko bagi keamanan nasional.
Menurut warta TechCrunch pada Rabu (29/7), Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (Federal Communications Commission/FCC) mengumumkan kebijakan larangan impor tersebut pada Selasa (28/7) waktu setempat.
FCC menilai perangkat yang dibuat di luar negeri dapat dikendalikan dari jarak jauh atau digunakan untuk pengawasan oleh pemerintah asing, atau digunakan dalam serangan siber.
FCC menyampaikan bahwa pengecualian akan diberlakukan jika pemerintah mendapati bahwa perangkat tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional AS.
Larangan impor baru yang diberlakukan oleh pemerintah AS mencakup robot humanoid, robot yang bergerak seperti manusia dan saat ini masih dalam tahap pengembangan awal.
Sekitar 15 ribu robot humanoid telah dikirim ke seluruh dunia selama tahun 2025, dan pengirimannya paling banyak dilakukan oleh dua produsen robot humanoid dari China.
Pemerintah AS juga melarang impor inverter daya. Perangkat ini jauh lebih banyak digunakan di rumah tangga AS untuk menghubungkan sistem energi surya atau energi terbarukan lain ke jaringan listrik yang lebih luas.
Perangkat dan instalasi inverter daya yang sudah terpasang di rumah-rumah menurut FCC tidak terdampak pelarangan yang baru.
Larangan impor baru yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump akan berdampak besar terhadap impor dari China, yang saat ini memiliki sebagian besar pangsa pasar global.
Pemerintah AS telah lama menuduh Tiongkok meretas bisnis AS untuk mencuri data dan bersiap untuk meluncurkan serangan siber pada masa mendatang.
Sebelumnya, pemerintah AS memberlakukan larangan yang berdampak pada aplikasi TikTok, router konsumen buatan luar negeri, dan produsen peralatan pengawasan Tiongkok Hikvision dan Dahua.
Menanggapi kebijakan larangan impor baru pemerintah AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri China sebagaimana dikutip oleh Associated Press menyampaikan bahwa Tiongkok akan menggunakan “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi bisnis-bisnisnya.
