Wed. Oct 20th, 2021

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

Ucapan Gubernur Lemhanas soal TNI-Rakyat Bikin Panas

5 min read

Jakarta – Pernyataan Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo soal rakyat milik presiden dan tidak berlakunya lagi narasi TNI bersatu dengan rakyat viral di media sosial. Pernyataan ini membuat suasana menjadi panas.
Pernyataan Agus mengenai rakyat milik presiden dan tidak berlakunya lagi narasi TNI bersatu dengan rakyat itu muncul dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab.

Berikut perbincangan keduanya yang dikutip dari channel YouTube Najwa Shihab:

“Jadi konsep manunggal dengan rakyat, tentara bersatu dengan rakyat itu sebenarnya konsep yang keliru ya? Jadi tentara itu enggak dekat, bukan punya rakyat?” tanya Najwa Shihab.

“Jadi awalnya adalah TNI kan ini lahir dari bangsa yang berjuang. Kita belum punya negara, jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu,” jawab Agus Widjojo.

“Bahkan sebetulnya perjuangan merebut kemerdekaan itu adalah perjuangan politik. Sehingga terbagi-bagi atas laskar-laskar. Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis begitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI, jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik, karena dia harus menyatukan politik,” sambungnya.

“Nah waktu perang, itu memang menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air. Tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan Pilpres, Pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah daripada dengan Panglima,” lanjut Agus Widjojo.

“Mengapa? Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau rakyat, juga kepada sumber daya sipil di masa damai TNI itu tidak punya kewenangan. Itu adalah dwifungsi. Kalau dwifungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free range oleh Pak Harto karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto maka dia diberikan free range,” kata Agus Widjojo.

“Jadi narasi-narasi yang menggambarkan TNI itu bersatu dengan rakyat?” tanya Najwa Shihab.

“Sekarang enggak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk institusi. Jadi artinya kalau rakyat even kalau sedang latihan haus minta air ya jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk jangan ditendang pintunya dirusak,” jawab Agus Widjojo.

“Jadi itu lebih untuk menjaga perilaku tentara sebetulnya?” tanya Najwa Shihab.

“Iya, bukan dalam konsep monopoli rakyat. Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai. Nah seperti tadi Brigjen Junior ya sudah salah pengertian. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia,” jawab Agus Widjojo.

“Kekeliruannya karena merasa apa yang dilakukan itu justru bersama dengan rakyat, itu salah persepsi itu?” tanya Najwa Shihab.

“Iya Babinsa kan ngurus, otak atik masalah sipil. Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk otak atik ngurus urusan sipil,” jawab Agus Widjojo.

“Tapi praktiknya di lapangan karena konsep teritorial sangat dekat bukan hanya dengan pimpinan desa, tapi juga dekat dengan keseharian rakyat itu juga jadi bagian dan seolah-olah itu dibenarkan, memang tentara bersama rakyat, tentara membela rakyat dan itu keliru sebetulnya?” tanya Najwa Shihab.

“Keliru. Kemarin di sana yang Babinsa itu ngetuk-ngetuk pintu penduduk. Bagaimana Kodam, Koramil, enggak ada jangkauannya kewenangannya untuk menjangkau penduduk sipil. Karena buktinya KTP siapa ya bikin? kartu keluarga siapa yang bikin? bukan Pangdam, bukan Danrem. Enggak pernah ada itu. Itu adalah aparat sipil,” jawab Agus Widjojo.

“Nah itu kita belum percaya bahwa itu harus berubah. Iya sekarang ini orang kan malas nih. Ada yang mempertahankan karena kepentingan, ada yang malas mikir. Kita tuh malas mikir, maunya yang lama diikutin terus. Mungkin ada kenikmatan di situ yes, mungkin ada kenyamanan di situ yes. Tetapi untuk berubah, belum tentu. Yang jadi korban siapa? bawahannya tadi itu, antar prajurit TNI dengan Polri. Karena pimpinannya itu malas mikir,” lanjutnya.

Agus Buka Suara
Agus Widjojo pun buka suara perihal ini. Menurutnya, sarannya itu sudah banyak dibahas.

“Itu saya sarankan itu sudah banyak itu dibahas tetapi saya rasa untuk bisa mengambil rujukan yang tepat dan semuanya tidak bisa dihindari oleh kelompok masyarakat maupun siapa pun,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Agus tak menjelaskan apa maksud pernyataannya itu. Dia hanya mengajak semua pihak kembali kepada konstitusi.

“Mari kita kembali kepada konstitusi karena semua yang ada di negara ini pengaturannya, tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat itu semua bersumber dan merujuk pada konstitusi dan konstitusi itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibantah,” papar dia.

“Mari kita kembalikan itu kepada konstitusi sebagai rujukan,” imbuh Agus.

Tanggapan DPR
Sementara itu, Anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin menanggapi pernyataan Agus. Hasanuddin menilai apa yang disampaikan Agus seperti militer di negara demokrasi liberal.

“Ketika saya membaca narasi, kemudian mendengarkan videonya, apa yang disampaikan senior saya Pak Agus, kebetulan juga Gubernur Lemhannas, saya gagal paham. Karena apa yang disampaikan oleh beliau itu seperti militer di negara demokrasi liberal. Artinya, tentara itu dibentuk sebagai kekuatan politik. Kemudian di situ bahkan tidak ada istilah militer pejuang, kalau perlu tentara itu adalah tentara bayaran,” kata Hasanuddin dalam siaran di akun YouTube Kanal Anak Bangsa, Rabu (13/10/2021).

Hasanuddin mengatakan justru awal pembentukan TNI diisi oleh rakyat. Dia menyebut siapa pun rakyat yang ingin menjaga kedaulatan bisa bergabung ke TNI kala itu, sehingga TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan.

“Kalau kita sejak pembentukan negara ini, itu kan tahun ’45, ketika negara dibentuk, kita belum ada militer. Agustus baru kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat itu bulan Oktober, yang direkrut rakyat, laskar-laskar rakyat yang ingin berjuang mempertahankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat dengan militer dan tentara tidak bisa dipisahkan seperti air dengan ikan,” ujarnya.

“Sehingga lahirlah ke sini ini, itu yang namanya filosofi Indonesia tentang perang, perang bagi bangsa Indonesia itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari demi menjaga perdamaian. Artinya, Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Itu dimaknai seperti itu,” lanjut Hasanuddin.

Sedangkan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono, menilai pemikiran Agus Widjojo terbilang maju. Namun dia memberi catatan.

“Menurut saya pandangan dan pemikiran Pak Gubernur ini sangat maju ke depan, progress transformasi TNI yang murni tentara profesional,” kata Dave kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Catatan tersebut adalah rakyat masih membutuhkan kehadiran TNI. Selain kehadiran di tengah rakyat, TNI juga menjaga konstitusi dan menangkal ancaman.

“Akan tetapi saat ini, untuk menjaga kedaulatan bangsa, mengawal konstitusi dan juga bagian dari mitigasi berbagai macam ancaman bangsa. Kehadiran TNI tetap dibutuhkan di tengah-tengah rakyat,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini memahami pemikiran Agus Widjojo yang progresif. Menurut Dave, pemikiran Agus menginginkan TNI yang profesional namun butuh waktu.

“Beliau kan selalu berpikir progressive, memang budaya kita masih sangat lekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan militeristik. Dan mungkin pandangan beliau agar demokrasi di Indonesia dapat lebih maju lagi dan TNI menjadi lebih profesional, serta benar-benar terbentuknya supremasi sipil. Dibutuhkan transformasi ini, hanya saja prosesnya tidak bisa cepat dan mudah,” imbuhnya.

Baca juga !