Fri. Oct 7th, 2022

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

NasDem Minta KPU Efisienkan Waktu Kampanye Agar Pilkada Tetap 2024

2 min read

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan Pilkada mundur jadi 2025 jika Pemilu digelar 15 Mei 2024. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta KPU tetap melakukan latihan atau upaya untuk pelaksanaan Pilkada di 27 November 2024.
“Opsi itu tentu nanti kita pertimbangkan terkait dengan apa yang KPU minta, tapi kita tetap minta KPU exercise jika Pemilu 15 Mei dan Pilkada tetap 27 November,” ujar Saan kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan upaya efisiensi tahapan. Tahapan-tahapan yang diefisienkan ini disebut yang berlangsung di antara Mei dan November.

“Sebelum menentukan opsi pengunduran pilkada ke bulan Febuari 2025, kita minta KPU coba mensimulasikan tahapan antara yang di tengah-tengah bulan Mei dan November. Dengan coba lakukan efisiensi tahapan antara tanggal 15 Mei ke 27 November,” ujar Saan.

Ketua DPP Nasdem ini mencontohkan tahapan yang dinilai dapat diefisenkan, salah satunya rekapitulasi suara atau waktu kampanye kepala daerah. Dia mengatakan nantinya bila hal ini telah coba diupayakan dan diketahui kondisinya maka dapat kembali dicarikan solusi.

“Jadi tahapan mana yang bisa diefisenkan, disimulasikan secara lebih mikro lagi, misalnya terkait rekapitulasi suara, terkait PHPU nanti itukan tanggung jawab bersama KPU, Pemerintah DPR konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Waktu kampanye calon kepala daerah, bisa diefisenkan nggak,” kata Saan.

“Itu diexercise lebih detail, lebih mikro sebelum kita membuka wacana mengundurkan Pilkada ke 2025. Kalau sudah diexercise dan sebagainya kondisinya seperti apa baru kita cari solusinya,” sambungnya.

KPU Usul Pilkada 2025
KPU mengusulkan dua opsi berkaitan dengan waktu Pemilu 2024. Salah satu usulan KPU adalah, jika Pemilu digelar 15 Mei 2024, KPU mengusulkan pilkada digeser ke 19 Februari 2025.

“KPU terbuka untuk mendiskusikan opsi-opsi lain sepanjang dua hal di atas terpenuhi, berdasarkan kerangka-kerangka hukum yang ada sekarang. Terkait dengan opsi-opsi tersebut, KPU mengajukan dua opsi, yakni opsi I hari-H pemilu 21 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024, serta opsi II yakni hari-H pemilu 15 Mei 2024 dan pilkada 19 Februari 2025,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

“Sehubungan dengan opsi kedua ini, maka berkonsekuensi pada perlunya dasar hukum baru, karena mengundurkan jadwal pilkada yang telah ditentukan oleh UU Pilkada (November 2024) ke bulan Februari 2025,” lanjutnya.

Pramono mengatakan pada dasarnya KPU tidak terpaku pada tanggal. KPU mengatakan, yang terpenting adalah pemilu dan pilkada memiliki waktu yang cukup.

“Jadi KPU tidak mematok harus tanggal 21 Februari serta menolak opsi lain. Bagi KPU, yang penting adalah kecukupan waktu masing-masing tahapan, sehingga, pertama, proses pencalonan pilkada tidak terganjal oleh proses sengketa di MK yang belum selesai. Dan kedua, tidak ada irisan tahapan yang terlalu tebal antara pemilu dan pilkada, sehingga secara teknis bisa dilaksanakan, dan tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi jajaran kami di bawah,” ungkapnya.

Baca juga !