Sat. Aug 15th, 2020

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

Usai Organisasi Penggerak, Nadiem Diterjang Kritik Belajar Online-PPDB

3 min read

Jakarta –

Menyusul kontroversi soal Program Organisasi Penggerak (POP), kini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim diterjang kritik soal kebijakan belajar online hingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kritik datang dari lembaga perlindungan anak dan anggota dewan Jakarta.

Soal belajar online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ), memang banyak pihak mengeluhkan soal ketersediaan pulsa, kuota internet, dan ponsel pintar untuk para siswa. Bahkan ada siswa di Rembang Jawa Tengah bernama Dimas yang harus belajar sendirian di sekolah gara-gara tidak punya ponsel pintar.

“Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah. PJJ itu kita terpaksa karena pilihannya antara ada pembelajaran atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan,” kata Nadiem di SDN Polisi I, Jalan Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (30/7/2020).

“Pandemi ini memang bukan keinginan pemerintah, tapi solusinya ada di tangan pemerintah, di tangan Mas Menteri lebih tepatnya. Dibandingkan terus berdalih, kalau Mas Menteri berdalih terus, lebih baik Mas Menteri mengundurkan diri. Saya rasa itu lebih gentleman dan terhormat,” kata Zita dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (1/8).Kritik keras terdengar dari gedung anggota dewan Kebon Sirih. Wakil Ketua DPRD DKI mengkritik kebijakan Mas Menteri, panggilan akrab Nadiem, soal pendidikan ini.

Zita menawarkan empat solusi pendidikan tanpa diskriminasi, yakni, pertama, ‘online guided distance learning’ atau belajar online untuk daerah dengan infrastruktur memadai. Kedua, ‘support guided home learning’ untuk siswa yang tidak punya gadget. Ketiga, ‘support guided community learning’ dengan cara sekolah datang ke komunitas anak yang tak punya gawai-internet. Keempat, new normal school, yakni belajar dengan tatap muka di sekolah namun khusus untuk daerah yang benar-benar aman.

“Mas Menteri yang saya banggakan, PJJ memang baik, tapi tidak untuk saat ini. Dengan Indonesia seperti sekarang, kita bisa terapkan metode lain,” kata Zita.

Kritik juga datang dari arah Komiisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lewat surat terbuka ke Nadiem, Komisioner KPAI Retno Listyarti menyoroti PPDB dan PJJ. Retno mempertanyakan kebijakan Nadiem yang mengurangi persentase PPDB jalur zonasi dari 80% menjadi 50%.

“Menurunkan jalur zonasi hingga sebesar 30% justru mengarah pada ketidakkonsistenan dalam berpikir soal keadilan sosial,” ujar Retno.

“Mas Menteri, ada jutaan anak Indonesia yang saat ini terisolasi di rumah mengalami frustrasi karena tidak terlayani PJJ. Berdasarkan survei KPAI, PJJ menunjukkan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik,” ujar Retno.Selain itu, Retno menyoroti pelaksanaan PJJ pada masa pandemi Corona. Menurut Retno, banyak anak merasa terkurung di rumah, kehilangan hak bermain, serta terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah. Masalah besarnya, masih ada kesenjangan akses digital bagi siswa di seluruh Indonesia. Banyak anak tidak bisa mengikuti PJJ karena tidak bisa mengakses internet.

Dia berharap anggaran POP dialihkan untuk menggratiskan internet siswa dan memberi bantuan gadget bagi yang membutuhkan. Dia juga mendorong agar kurikulum darurat saat pandemi Corona dapat segera diselesaikan. Komisi X DPR RI menyebut anggaran dari POP adalah sebesar Rp 595 miliar.

“Di dalam penjelasan Kemendikbud saat rapat kerja dengan Komisi X, skemanya tunggal, yaitu dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Waktu itu kita sepakati Rp 595 miliar,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada detikcom, Jumat (24/7) lalu.

Pihak Kemendikbud belum memberikan jawaban mengenai kritik-kritik untuk Mas Menteri tersebut di atas. Pesan tertulis yang dikirimkan detikcom ke Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Evy Mulyani, belum berbalas.